Hakim New York yang memimpin kasus uang tutup mulut Presiden AS terpilih Donald Trump pada Jumat (3/1) menetapkan hukuman 10 hari sebelum dilantik pada 20 Januari 2025 dan mengatakan Trump tidak akan dijebloskan ke penjara.
Dikutip dari AFP, Hakim Juan Merchan mengatakan, Trump menjadi mantan presiden pertama yang pernah dihukum atas suatu kejahatan, dapat menghadiri pembacaan vonis secara langsung atau virtual pada 10 Januari mendatang.
Dalam putusan setebal 18 halaman, Merchan menguatkan putusan bersalah Trump oleh juri New York, menolak berbagai usaha pengacara Trump yang meminta agar putusan itu dibatalkan.
Juri mengatakan alih-alih hukuman penjara, ia condong pada putusan bebas tanpa syarat. Yang artinya taipan real estate itu tidak akan dikenakan persyaratan apa pun.
Putusan itu akan membuat Trump memasuki Gedung Putih sebagai pejabat yang dihukum.
Trump yang kini berusia 78 tahun itu berpotensi menghadapi hukuman 4 tahun di penjara, namun ahli hukum memperkirakan Merchan tak akan memenjarakan Trump.
“Tampaknya tepat pada saat ini untuk menyatakan kecenderungan pengadilan tidak menjatuhkan hukuman penjara,” katanya. Ia juga mencatat jaksa juga tidak percaya hukuman penjara adalah “rekomendasi yang praktis”.
Trump mengecam keputusan itu pada Jumat malam. Ia diperkirakan akan mengajukan banding yang dapat menunda hukumannya.
“Serangan politik yang tidak sah ini hanyalah sandiwara yang dicurangi,” kata Trump di media sosial Truth Social.
Trump yang memanggil Merchan sebagai “partisan radikal” juga mengatakan perintah tersebut sengaja “melanggar hukum, bertentangan dengan konstitusi kita dan jika dibiarkan akan menjadi akhir dari masa jabatan presiden seperti yang kita ketahui”.
Trump dihukum di New York pada Mei lalu atas 34 tuduhan pemalsuan catatan bisnis untuk menutupi pembayaran utang tutup mulut kepada bintang porno Stormy Daniels pada malam menjelang pemilihan umum tahun 2016 untuk menghentikannya mengungkapkan dugaan hubungan seksual pada tahun 2006.
Pengacara Trump telah berusaha agar kasus tersebut dibatalkan dengan berbagai alasan, termasuk putusan penting Mahkamah Agung tahun lalu yang menyatakan Trump memiliki kekebalan hukum yang luas atas berbagai tindakan resmi yang dilakukan saat menjabat.