Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Yandri Susanto mengatakan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk mengevaluasi pelaksanaan haji 2024 tidak diperlukan saat ini. Yandri menilai, isu Pansus tersebut sangat politis dan hanya mencari-cari masalah.
“Menurut saya isu Pansus itu sangat politis dan mungkin juga tidak tahu banyak persoalan yang sebenarnya di ekosistem haji. Jadi perlu banyak mendalami apa yang terjadi di haji, baru ngomong,” kata Yandri kepada wartawan di Kantor Daerah Kerja Makkah, Rabu (19/6/2024).
Mantan Ketua Komisi VIII DPR ini mengatakan dilihat dari segi waktu, usulan Pansus juga tidak memungkinkan. Apalagi, kata Yandri, masa reses DPR akan berlangsung hingga 17 Agustus 2024 mendatang. Selain itu, masa jabatan DPR sekarang juga akan segera selesai.
“Saya kira kalau Pansus itu dari sisi waktu udah nggak mungkin. Kalau untuk dari sekarang ya, karena sebentar lagi akan reses,” ucapnya.
“Setelah 17 Agustus biasanya minggu pertama itu nyusun jadwal, minggu kedua baru rapat, berarti masuk September. September baru mau sidang, satu desember. 1 Oktober berhenti DPR,” imbuhnya.
Selain itu, kata Yandri, usulan Pansus Haji juga dinilai terlalu mencari-cari masalah. Menurutnya masalah haji ini cukup dibahas melalui raker atau Panitia Kerja (Panja)
“Terlalu cari-cari masalah dan tadi sangat politis. Makanya saya yang pertama menyampaikan saya tidak setuju dengan Pansus. Cukup melalui Raker, Panja atau FGD karena setelah ini Menag dan Komisi VIII juga harus menyiapkan haji tahun depan,” katanya.
Mantan Tim Panja Komisi VIII DPR ini mengatakan masalah-masalah yang ditemukan ini sudah dicarikan solusinya seperti AC mati. Soal luas tenda dan lebar kasur yang dipermasalahkan, hal tersebut memang sudah ketentuannya dari pihak Arab Saudi.
“Masalah kasur kurang lebar. Ya, memang kasur itu semua tenda 0,8 meter ukurannya. Mau tenda haji khusus, mau Mesir, mau Sudan, mau Suria, mau Afghanistan, mau Afrika, mau Indonesia ukiran kasur 0,8 meter. Masak mau dipansuskan?. Ngerti gak itu yang ngomong masalah haji,” ucapnya.
Timwas DPR usul Pansus Haji
Sebelumnya, Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI menyampaikan rencana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk mengevaluasi penyelenggaraan haji tahun ini. Ketua Timwas Haji DPR, Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin), menyampaikan bahwa banyak catatan dan temuan yang memerlukan penanganan khusus.
“Banyak sekali catatan-catatan oleh timwas dan sudah diramu. Semua catatan dan temuan akan kita bahas khusus melalui panitia khusus (pansus),” ujar Gus Muhaimin di salah satu pemondokan Jemaah haji Indonesia, Makkah, Arab Saudi, Jumat (14/06/2024).
Gus Muhaimin menegaskan bahwa pansus akan mendalami lebih lanjut berbagai temuan terkait penyelenggaraan haji. Menurutnya, penelusuran akan difokuskan pada kesalahan manajemen untuk memastikan adanya perbaikan di masa depan.
“Pansus akan menelisik semua fenomena manajemen yang mengalami kesalahan dan kekurangan untuk perbaikan haji yang akan datang,” tambahnya.
Salah satu masalah yang disorot oleh Gus Muhaimin adalah terkait konsumsi jemaah haji. Ia mengungkapkan bahwa bahan pangan untuk jemaah Indonesia didatangkan dari Thailand, yang menurutnya seharusnya menjadi kesempatan bagi pelaku usaha nasional.
Muhaimin menekankan pentingnya adanya negosiasi yang kuat antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi untuk mengatasi masalah ini. Keinginan membawa isu penyelenggaraan haji ke pansus DPR, menurutnya, sudah disepakati bersama oleh anggota Timwas Haji lainnya.
“Ya sudah diputuskan kemarin, Timwas bersama pimpinan komisi dan juga rapat koordinasi dengan Kemenag. Kita akan detailing semua pelaksanaan haji supaya kekurangan kesalahan, terutama masalah transportasi, tidak terulang kembali,” jelasnya.
Dengan pembentukan pansus ini, diharapkan berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan haji dapat diidentifikasi dan ditangani dengan lebih efektif, sehingga penyelenggaraan haji di masa mendatang dapat berjalan lebih baik dan lancar.