Kemenkeu menaikkan alokasi anggaran pendidikan tahun 2025 sebesar Rp 708,2 triliun hingga Rp 741,7 triliun. Anggaran ini disebutkan akan digunakan untuk peningkatan gizi anak sekolah.
Anggota Komisi X DPR RI Dede Yusuf pun belum mengetahui alokasi penambahan anggaran ini akan diberikan ke pos mana. Sebab, alokasi untuk dikelola oleh Kemendikbud tahun depan justru menurun.
Apakah tambahan anggaran ini akan disuntikkan untuk program makan bergizi gratis (dulu disebut makan siang gratis) yang menjadi program unggulan presiden terpilih Prabowo Subianto?
“Nah itu saya belum tau, tetapi yang jelas kan kalau kita berbicara anggaran pendidikan naik mungkin dari Rp 665 triliun saya denger jadi Rp 700 lebih triliun. Tapi apa (dikelola) di Kemendikbud? Itu kita belum tahu,” kata Dede saat ditemui di kompleks parlemen, Rabu (19/6).
Meski begitu, Dede tidak menolak penggunaan tambahan anggaran itu untuk program makan bergizi. Sebab menurutnya, murid PAUD hingga SMP memang membutuhkan gizi yang baik untuk menunjang pendidikan.
“Kalau bicara korelasinya antara makan dengan pendidikan apa, untuk anak anak PAUD, SD, SMP, itu penting,karena anak anak kita ini banyak yang kurang gizi kedua jajanan tidak sehat,” kata Dede.
“Ketika kami pergi ke Finlandia mereka mengatakan namanya school meal atau free meal, tidak harus makan siang bisa di pagi bisa. itu penting karena menyangkut pertumbuhan otak ya bagaimana anak anak bisa belajar kalau perut dia lapar,” tutur politisi Demokrat itu.
Tidak hanya anak usia perkembangan saja yang diberikan bantuan. Dede juga mengusulkan agar sampai tingkat perguruan tinggi bisa merasakan manfaat perbaikan gizi untuk menunjang pendidikan ini.
“Bagaimana dengan nanti SMA dan kuliah ya mungkin tidak bisa full tapi mungkin kantin murah untuk mengurangi beban mahasiswa ataupun anak anak sma untuk mendapatkan makanan makanan yang baik dan layak,” tuturnya.
Namun alokasi anggaran yang besar ini tentunya harus dibarengi dengan pengawasan yang ketat agar tidak menimbulkan polemik.
Karena di sisi lain, justru Kemendikbud masih kekurangan suntikan dana untuk program kerjanya, di antaranya untuk mengelola perguruan tinggi yang akhirnya sempat membuat UKT melonjak.
Selama ini, alokasi anggaran pendidikan terbesar justru untuk belanja daerah yang disuntikkan langsung ke APBD dan sekolah kedinasan di bawa kementerian dan lembaga lainnya. Namun pengawasan alokasi dana ratusan triliun rupiah itu justru lemah.
Saat ini, Komisi X DPR RI sedang membuat panja terkait alokasi anggaran pendidikan terkait polemik anggaran ini.