Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ditetapkan tersangka kasus suap eks caleg PDIP Harun Masiku oleh KPK. Selain suap, Hasto juga dijerat pasal perintangan penyidikan.
Tak lama setelah penetapan tersangka itu, PDIP menyebut Hasto memiliki video berisi skandal hingga korupsi yang menyeret pejabat. Namun, belum ada penjelasan lebih lanjut oleh PDIP.
Berkaca pada hal tersebut, hukum digunakan untuk saling mengunci kesalahan yang merugikan masyarakat.
Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, menyebut dalam konteks hukum pidana, tak ada masalah asal bisa dibuktikan. Ia mendorong agar video skandal itu jika memang terjadi agar dibuka ke publik.
“Dalam konteks penegakan hukum pidana bukan masalah, karena sepanjang bisa dibuktikan (minimal ada dua alat bukti) maka sebuah peristiwa pidana dapat diteruskan prosesnya ke peradilan,” kata Fickar kepada wartawan, Minggu (29/12).
Fickar menyebut, alat bukti tersebut bisa diajukan dan diputuskan untuk dilanjutkan perkaranya apabila memiliki dasar hukum yang kuat.
“Jika dua-duanya didukung oleh alat bukti yang cukup maka keduanya bisa diproses,” ucap dia.
Sebelumnya, Jubir PDIP Guntur Romli mengeklaim, Hasto memiliki beberapa video terkait skandal pejabat negara. Video-video itu, lanjutnya, mulai dari skandal korupsi hingga perpanjangan 3 periode Jokowi.
“Skandal-skandal korupsi, penyalahgunaan wewenang, pemakaian alat-alat negara untuk tujuan politik: membunuh karakter lawan politik dengan kasus hukum, penyalahgunaan petinggi penegak hukum untuk menyelesaikan masalah pribadi anak penguasa, bukti-bukti perpanjangan 3 periode, pengambil-alihan partai-partai politik dengan kasus-kasus hukum,” kata Guntur kepada wartawan, Sabtu (28/12).
Guntur menjelaskan, Hasto juga memiliki video terkait dengan adanya upaya kriminalisasi terhadap Anies Baswedan. Ia menyebut skandal itu melebihi kasus ‘Watergate’ di Amerika.
“Sekaligus ada video khusus soal kriminalisasi Anies Baswedan beserta bukti-bukti pertemuan. Ini skandal besar melebihi kasus watergate di Amerika. Bagaimana rekayasa hukum dengan menyalahgunakan aparat negara dipakai untuk membunuh kawan politik. Daya ledaknya luar biasa,” ucapnya.