Hingga saat ini pemerintah Indonesia belum menerima undangan resmi terkait pelantikan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat.
Keterangan itu disampaikan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Rolliansyah Soemirat, dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (23/12).
“Sejauh ini, kami belum menerima undangan resmi. Kami juga tengah mencari tahu apakah kebiasaan semacam ini ada, mengingat beberapa negara memang tidak melibatkan negara lain dalam acara pelantikan kepala negara atau pemerintah mereka,” ujar jubir yang akrab disapa Roy ini.
Menurutnya, Kemlu akan terus memantau perkembangan terkait pelantikan Trump.
“Saat ini kami belum bisa memberikan komentar lebih jauh karena undangan tersebut memang belum ada,” tambahnya.
Pelantikan Trump sebagai presiden Amerika Serikat ke-47 akan berlangsung pada Senin, 20 Januari 2025, di Bagian Depan Barat Gedung Capitol Amerika Serikat di Washington, D.C.
Acara itu akan menjadi pelantikan kedua Trump sebagai Presiden AS. Sementara JD Vance akan dilantik sebagai wakil presiden Amerika Serikat yang ke-50.
Meski demikian, tradisi pelantikan presiden dan wapres di AS cenderung bersifat domestik, tanpa melibatkan partisipasi langsung negara-negara lain.
Rangkaian seremoninya meliputi upacara pelantikan, upacara penandatanganan, makan siang pelantikan, tinjauan ulang, prosesi, dan parade.
Di sisi lain, beberapa anggota Kongres dari Partai Demokrat telah memutuskan untuk memboikot pelantikan Trump.
Sementara itu, saat pelantikan Prabowo-Gibran pada 20 Oktober silam, Presiden AS Joe Biden mengirimkan sejumlah delegasi.
Ada utusan AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield yang memimpin delegasi, Wakil Menteri Perdagangan Don Graves; Panglima Komando Indo-Pasifik Laksamana Samuel Paparo; Asisten Menteri Luar Negeri AS untuk Urusan Asia Timur dan Pasifik Daniel J. Kritenbrink; dan Asisten Khusus Presiden dan Direktur Senior untuk Asia Timur dan Oseania, Dewan Keamanan Nasional (NSC), Gedung Putih Mira Rapp-Hooper.