Koordinator Serikat Pekerja Sritex Group, Slamet Kaswanto, buka suara setelah Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi Sritex terkait putusan pailit yang dijatuhkan Pengadilan Niaga Semarang.
Slamet mengatakan pihaknya merasa terdampak langsung atas keputusan MA tersebut. Menurutnya, para pekerja terancam terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
“Alih-alih bermimpi bisa naik kelas, kami justru dihadapkan pada ancaman PHK dan ketidakpastian, yang pasti akan membuat nasib kami semakin terpuruk, jika Pemerintah tidak segera turun tangan, bertindak cepat, cermat dan tepat untuk menyelesaikan polemik kepailitan Sritex Group pasca putusan Mahkamah Agung tersebut,” kata Slamet melalui keterangan tertulis, Senin (23/12).
“Semangat kami perlahan bangkit, saat Presiden Prabowo Subianto menyampaikan dukungan dan memerintahkan beberapa kementerian terkait untuk menyelamatkan Sritex, dan meminta untuk tidak melakukan PHK,” tambahnya.
Untuk itu, pekerja Sritex berencana melakukan Aksi Damai ke kantor Presiden Prabowo Subianto dan Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta. Slamet menegaskan, pihaknya berkonsolidasi dan menampung aspirasi seluruh pekerja Sritex Group yang menginginkan pemerintah hadir secara nyata dalam penyelesaian polemik permasalahan kepailitan Sritex.
“Kami ingin tetap dapat bekerja dengan tenang seperti dulu, kami ingin kelangsungan usaha tetap terjaga. Karena kesejahteraan pekerja itu hanya bisa diperoleh kalau pekerja memiliki pekerjaan, bekerja dan menerima upah, bukan berapa besar pesangon jika pailit ini dilakukan dan pemberesan aset dilakukan oleh Kurator,” tegas Slamet.
Slamet yakin manajemen masih mampu mengoperasikan pabrik ini demi keberlangsungan kerja karyawan. Menurutnya, Sritex Group merupakan aset bangsa dengan penguasaan kemampuan dan teknologi yang diakui dunia.
“Kami sangat membutuhkan uluran tangan pemerintah untuk membebaskan Sritex Group dari jeratan pailit,” tutur Slamet.